Sensus Ekonomi 2026: Kolaborasi BPS dan Kemenaker untuk Kebijakan Tepat Sasaran
KORDINASI.ID | CIKARANG – Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkuat kolaborasi lintas sektoral demi menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Sinergi ini ditegaskan dalam forum High Level Meeting yang berlangsung di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (21/7/2026).
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menggarisbawahi pentingnya SE 2026 sebagai basis data pembangunan nasional yang komprehensif agar kebijakan antarinstansi saling terintegrasi.
“Melalui SE 2026 kita bisa memetakan struktur usaha, produktivitas, hingga kebutuhan tenaga kerja di tiap sektor. Ini penting agar kebijakan industri dan ketenagakerjaan tidak jalan sendiri-sendiri,” tegas Amalia.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa data SE 2026 merupakan fondasi vital dalam merumuskan kebijakan pasar kerja yang presisi dan berdaya saing.
“Sensus Ekonomi 2026 akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai perkembangan sektor usaha, persebaran kegiatan ekonomi, karakteristik skala usaha, hingga penggunaan tenaga kerja,” ujar Menaker Yassierli.
Ia menambahkan bahwa pemetaan data tersebut membantu pemerintah mengidentifikasi sektor potensial, menyelaraskan program pelatihan vokasi dengan kebutuhan industri, serta mendorong produktivitas tenaga kerja nasional.
“SE ini untuk kita semua, untuk Indonesia, serta untuk adik-adik kita dan anak cucu kita. Maju industrinya, sejahtera pekerjanya. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026,” lanjutnya.
Sinergi antara BPS, Kemnaker, dan Kemenperin ini diharapkan dapat mencegah tumpang tindih data sekaligus mempercepat transformasi sektor industri nasional di tingkat pusat hingga daerah.
