Dua Ruang Kelas Dibongkar, Daya Tampung SMK Negeri 1 Tambun Utara Menyusut, Yopi: Jangan Biarkan Oknum Memanfaatkan Keadaan
Kordinasi.id | Kabupaten Bekasi – Berkurangnya jumlah peserta didik yang diterima di SMK Negeri 1 Tambun Utara pada Tahun Ajaran 2026/2027 menjadi sorotan sejumlah pihak. Salah satu penyebab yang disoroti adalah pembongkaran dua ruang kelas yang sebelumnya digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, sehingga kapasitas penerimaan siswa disebut mengalami penurunan yang cukup signifikan.
Ketua Relawan Tangguh Utara, Yopi, menilai kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, keterbatasan ruang belajar berpotensi menimbulkan berbagai persoalan dalam proses penerimaan peserta didik baru apabila tidak segera diatasi.
“Ketika daya tampung sekolah berkurang, jangan sampai muncul dugaan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan tertentu. Semua proses penerimaan siswa harus berjalan transparan, adil, dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Yopi.
Ia mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar segera membangun kembali ruang kelas yang telah dibongkar sehingga daya tampung sekolah dapat kembali normal. Menurutnya, kebutuhan ruang belajar di wilayah Tambun Utara masih sangat tinggi karena setiap tahun jumlah pendaftar ke sekolah negeri terus meningkat.
Yopi juga meminta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melakukan evaluasi terhadap dampak pembongkaran tersebut terhadap proses penerimaan peserta didik baru. Ia menegaskan bahwa masyarakat berhak memperoleh akses pendidikan yang layak tanpa terkendala keterbatasan sarana dan prasarana.
“Jangan sampai anak-anak yang memenuhi syarat kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan di sekolah negeri hanya karena ruang kelas belum tersedia. Pemerintah harus segera memberikan solusi nyata,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak SMK Negeri 1 Tambun Utara maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai jadwal pembangunan kembali dua ruang kelas tersebut. Dugaan mengenai adanya oknum yang memanfaatkan situasi ini juga belum dapat dipastikan dan memerlukan pembuktian oleh pihak yang berwenang.
