Dipertanyakan Manfaat MBG, Makanan untuk Siswa SMPN 6 Diduga Terbuang Percuma
Kordinasi.id|Bekasi – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi pelajar kembali menuai sorotan. Kali ini, pelaksanaannya di SMP Negeri 6 Tambun Utara, Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, pada Jumat (24/04/2026), menuai tanda tanya besar.
Makanan yang disalurkan melalui Yayasan NIMARA BERKAH SEJAHTERA kepada para siswa dilaporkan tidak diminati. Sejumlah siswa terlihat enggan mengonsumsi hidangan yang telah dibagikan. Bahkan, berdasarkan pantauan di lapangan, sebagian besar makanan tersebut diduga berakhir terbuang sia-sia.
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran serius terkait efektivitas program MBG di lapangan. Program yang seharusnya menjadi solusi pemenuhan gizi bagi pelajar, justru terindikasi tidak berjalan optimal dan berpotensi menjadi pemborosan.
Beberapa sumber menyebutkan, faktor rasa, kualitas makanan, hingga penyajian yang kurang menarik menjadi alasan utama siswa tidak mengonsumsi makanan tersebut. Selain itu, menu yang tidak sesuai dengan selera anak-anak juga disebut turut memengaruhi rendahnya minat konsumsi.
Tidak hanya itu, di sekolah ini juga muncul persoalan lain. Guru,tenaga kependidikan serta pegawai sekolah tidak mendapatkan jatah makan bergizi gratis padahal sudah ada Peraturan Presiden (Perpres) No 115 tahun 2025 yang mengatur pelaksanaan program tersebut. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan terkait pemerataan dan kejelasan implementasi kebijakan di tingkat sekolah.
Hingga saat ini, belum ada klarifikasi resmi dari pihak penyelenggara, termasuk Yayasan Nirmala maupun instansi terkait. Minimnya respons ini semakin memperkuat kesan lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan program di tingkat lapangan.
Di sisi lain, program MBG diketahui menggunakan anggaran negara yang tidak sedikit. Jika kondisi makanan yang tidak terserap ini terus terjadi, maka potensi pemborosan anggaran menjadi hal yang tak terelakkan.
Masyarakat, khususnya orang tua siswa, mendesak pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera turun tangan. Evaluasi menyeluruh dan pengawasan ketat dinilai sangat diperlukan agar program ini tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat.
“Programnya bagus, tapi pelaksanaannya harus diawasi. Jangan sampai anggaran besar terbuang percuma karena makanan tidak dimakan,” ujar salah satu warga.
Jika persoalan ini tidak segera ditangani, bukan tidak mungkin kepercayaan publik terhadap program MBG akan semakin menurun. Pemerintah pun diharapkan tidak hanya fokus pada penyaluran, tetapi juga memastikan kualitas, rasa, pemerataan manfaat, serta penerimaan dari para penerima program.
