Rapim ATR/BPN: Menteri Nusron Instruksikan Target ‘Zero Berkas’ di Pertengahan 2026
Kordinasi.id | Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menginstruksikan seluruh jajarannya untuk melakukan akselerasi total dalam menuntaskan tunggakan berkas layanan pertanahan tahun 2025. Dalam Rapat Pimpinan (Rapim) kuartal I di Jakarta, Kamis (16/04/2026), Menteri Nusron menegaskan target ambisius: seluruh berkas lama harus mencapai status zero atau nol berkas pada pertengahan tahun ini.
“Progres satu kuartal ini sudah bagus dengan penurunan hingga 22.000 berkas. Namun, target kita jelas: berkas yang masuk di Q1, Q2, dan Q3 tahun 2025 harus zero berkas,” ujar Menteri Nusron di Aula Prona Kementerian ATR/BPN.
Deadline Ketat dan Rapat Khusus Kanwil
Untuk mencapai target tersebut, Menteri Nusron memberikan tenggat waktu yang spesifik bagi jajarannya. Ia menginstruksikan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi yang masih memiliki rapor merah terkait tunggakan berkas untuk segera menggelar rapat koordinasi khusus.
“Di akhir bulan Mei 2026, berkas Q1 2025 harus tuntas. Menyusul di akhir Juni 2026, seluruh berkas Q2 2025 juga harus selesai. Ini adalah komitmen kita jika ingin mewujudkan tertib pelayanan,” tegasnya.
Strategi Mitigasi dan Teknologi IT
Selain menyelesaikan tumpukan pekerjaan lama, Menteri Nusron juga menyoroti pentingnya strategi pencegahan agar penumpukan berkas tidak terulang di masa depan. Beliau meminta jajaran Direktur Jenderal dan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) untuk menyusun skema cleansing data dan pembenahan sistem.
Fokus utama mitigasi ini mencakup dua lini:
Mitigasi Teknologi: Penguatan sistem IT untuk memproses data secara lebih cepat dan transparan.
Mitigasi SOP: Perbaikan standar operasional prosedur agar alur birokrasi lebih efisien.
Tren Positif Meski Terpotong Libur Panjang
Kepala Pusdatin, I Ketut Gede Ary Sucaya, melaporkan bahwa secara nasional, penyelesaian berkas menunjukkan tren positif. Meski sempat terpotong libur hari raya yang cukup panjang, tercatat ada pengurangan sebanyak 12.285 berkas layanan tahun 2025 dalam periode terakhir.
Terkait berkas yang masih tertahan di Kantor Pertanahan, Ketut menjelaskan terdapat beberapa faktor penghambat, di antaranya:
Adanya sengketa lahan di lokasi obyek.
Permasalahan batas tanah yang belum menemui kesepakatan.
Ketidaklengkapan dokumen dari pihak pemohon.
Rapim ini dihadiri oleh jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, serta seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi secara luring dan daring sebagai bentuk koordinasi terpadu menuju pelayanan pertanahan kelas dunia. (AR/YZ)
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
